Grasi untuk Corby


Oleh : Ustadz Bachtiar Nasir

Ustadz, grasi yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada terpidana kasus penyelundupan empat kilogram mariyuana, Schapelle Corby, yang dijatuhi hukuman 20 tahun oleh pengadilan, menurut saya adalah janggal.

Banyak masyarakat mempertanyakan kebijakan presiden tersebut yang seakan-akan tidak berpihak kepada usaha pemberantasan kejahatan penyelundupan narkoba yang sudah sangat memprihatinkan bangsa Indonesia, berapa banyak sudah generasi muda bangsa ini yang menjadi korbannya. Dalam menghadapi kasus seperti ini, bagaimana pandangan Islamnya?

Junaidi – Lampung

Jawaban :

Presiden memiliki hak yudikatif untuk memberikan grasi yang

   ‘Kado’ Hari Antinarkoba dari Presiden SBY          ( Republika, 11 Juni 2012 )

dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Pro dan kontra selalu muncul terhadap suatu keputusan dan kebijakan dari pemimpin atau pemerintahan suatu negara.

Dalam pepatah Arab ditegaskan, Ridhanas ghayatun la tudrak ( upaya menyenangkan semua orang adalah hasil akhir yang tidak mungkin dicapai ). Walau hal itu tidak boleh dijadikan alasan bagi seorang pemimpin untuk bertindak dan membuat kebijakan yang sembarangan, tanpa melalui proses pengkajian dan analisis mendalam dari berbagai aspek dan sudut pandang.

Di dalam Islam, setiap keputusan atau kebijakan yang diambil seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara harus selalu berlandaskan pada kemaslahatan rakyatnya, bebas dari kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Apalagi, karena tekanan dan demi kepentingan pihak asing.

Islam telah menetapkan suatu kaidah umum yang harus menjadi pegangan para pemimpin, yaitu tasharruful imam ‘alarra’iyyah manuthun bil mashlahah ( kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan pada asas kemaslahatan ).

Berdasarkan kaidah ini, semua keputusan, kebijakan pemerintah, dan undang-undang yang akan diberlakukan bagi rakyatnya harus berlandaskan pada motif untuk memberikan manfaat kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat. Tentunya tidak hanya sebatas kebaikan di dunia, tapi harus juga memberikan implikasi kebaikan di akhirat nanti.

Berdasarkan dua motif tersebut, barulah seorang pemimpin dianggap telah menunaikan amanah kepada rakyat yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah amanah yang setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya di hari pembalasan nanti.

Dan, Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ketahuilah! Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin akan rumah suami dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Dan, seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Ketahuilah! Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya.“ (HR Bukhari dan Muslim ).

Prinsip inilah yang mendasari sikap dan perilaku para khulafa’ al-rasyidin dulu dalam menjalankan pemerintahan mereka, yang menjadikan mereka mampu dan berani membuat keputusan dan kebijakan. Sehingga dicatat dalam sejarah sebagai keputusan brilian dan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Abu Bakar dengan tegas memerangi kaum murtad meskipun ada sebagian sahabat yang tidak setuju. Umar dengan penuh rasa tanggung jawab selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya dan mengawasi aparat pemerintahannya agar tidak korup dan lalai. Kemudian, Umar bin Abdul Aziz yang sebelum menjadi khalifah adalah seorang pangeran yang terbiasa hidup mewah, tapi ketika menjadi khalifah, dia melepaskan semua kemewahan itu dan memerintahkan kepada semua keluarga kerajaan untuk mengembalikan kepada baitul mal, semua harta negara yang mereka pakai.

Semua itu memerlukan kepribadian yang kuat dan tegas dalam memegang prinsip dan keyakinan, sehingga tidak mudah terpengaruh hanya karena desakan dan tekanan dari pihak lain, yang sebenarnya bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW menolak memberikan jabatan kepada Abu Dzar yang menurut beliau lemah dalam kepemimpinan.

Dalam kasus Corby, walau Presiden memiliki hak prerogratif, rakyat berhak untuk mengetahui alasan keputusan Presiden itu. Presiden menjelaskan alasannya ke publik mengenai keuntungan rakyat Indonesia dari balik pemotongan tahanan yang begitu besar buat Corby, karena pada persoalan inilah sebenarnya yang membingungkan banyak orang. Wallahu a’lam bish shawab

Sumber : Konsultasi Agama, Republika, Sabtu, 2 Juni 2012 / 12 Rajab 1433 H

Gambar : Koran Tempo

ΩΩΩ

About Jalan Kehidupan

Blog ini hanya menyajikan ulang berbagai masalah keagamaan dalam bentuk tanya jawab dengan para ulama yang pernah diterbitkan di berbagai media cetak. Admin tidak menyediakan fasilitas tanya jawab dengan para pengunjung blog ini. Terima kasih.
This entry was posted in Bachtiar Nasir, Dunia Islam and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s