Hukum Jual Beli Undang-Undang


Oleh : Ustadz Bachtiar Nasir

Terlepas ada atau tidaknya jual beli undang-undang di lembaga legislatif ( DPR ) yang sedang hangat dibicarakan belakangan ini, jika dilihat dari sudut pandang syariat Islam bagaimana Ustadz? Apa konsekuensinya secara syariat bagi pelaku yang terlibat di dalamnya?

Yunus Al

Jawaban :

Astagfirullahal ‘azhim, fenomena kejahatan seperti ini memang sangat memprihatinkan kita semua. Melihat anatomi persoalan jual beli undang-undang di lembaga legislatif kita, ada beberapa poin penting jika dilihat dari sisi syariat. Pertama, adanya unsur pengkhianatan mandat legislatif.

Allah SWT mengutuk mereka yang mengkhianati amanat legislatif sama seperti mereka yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” ( QS al-Anfal [8] : 27 ).

Kedua, adanya unsur penyalahgunaan kewenangan yang diharamkan, sebagaimana marahnya Rasulullah dalam kasus Ibnul Lutbiyah yang menerima hadiah saat diamanatkan menagih zakat. Apalagi, jika dengan sengaja menjual undang-undang untuk kepentingan sendiri, tentu tingkat keharamannya lebih berat lagi.

Ketiga, mengeluarkan produk hukum yang zalim dan dapat membahayakan rakyat banyak. Pelakunya dapat dikenakan predikat orang zalim dan berpotensi membahayakan orang banyak secara terencana. Allah berfirman, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan ( janganlah ) kamu membawa ( urusan ) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan ( jalan berbuat ) dosa, padahal kamu mengetahui.” ( QS al-Baqarah [2]: 188 ).

Keempat, konspirasi terhadap kepentingan bangsa atau rencana diam-diam yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga dan organisasi yang memiliki pengaruh besar demi kepentingan diri, keluarga, kelompok, atau partainya yang sangat merugikan bangsa. Ini sangat membahayakan dan pelakunya layak diperangi.

Seperti konspirasi yang dilakukan kelompok Yahudi di Madinah pada peristiwa Khandaq / Ahzab. Para pemimpin Yahudi Madinah berkhianat dengan mendatangi suku Ghathafan untuk bersekongkol. Rasulullah memerintahkan para mujahidnya untuk memerangi mereka dalam perang Khandaq atau perang Ahzab.

Kelima, gratifikasi dan suap. Pelakunya dihukum telah berbuat dosa besar dan hukuman pidananya bergantung pada tingkat kesalahan yang ia lakukan. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abdullah bin Amr menyatakan Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan disogok. Wallahu a’lam bish shawab ■

Sumber : Konsultasi Agama, Republika, Sabtu, 19 November 2011/23 Dzulhijjah 1432

ΩΩΩ

About Jalan Kehidupan

Blog ini hanya menyajikan ulang berbagai masalah keagamaan dalam bentuk tanya jawab dengan para ulama yang pernah diterbitkan di berbagai media cetak. Admin tidak menyediakan fasilitas tanya jawab dengan para pengunjung blog ini. Terima kasih.
This entry was posted in Akhlak, Bachtiar Nasir, Syariah and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s